Adapun Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan menanggapi aksi cap jempol d*rah ratusan kader dan simpatisan Partai demokrat itu.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebatas mencibir aksi tersebut dan mengingatkan para pihak agar taat konstitusi dan "nggak usah macam-macam."
"Apa yang perlu ditanggapi? Enggak perlu lah, itu nggak penting itu," kata Moeldoko dikutip dari Kompas.com, Senin (19/6/2023).
Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat melakukan aksi cap jempol d*rah di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat pada Jumat (16/6) siang.
Aksi ini merupakan wujud penentangan atas peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko di Mahkamah Agung RI sehubungan kepengurusan Partai Demokrat.
Aksi dilakukan dengan jempol para kader terlebih dulu ditusuk jarum dan d*rah mereka diabadikan dalam spanduk putih yang ditempel di tembok.
BERITA TERKAIT
Menurut Moeldoko, aksi cap jempol darah itu berlebihan.
Ia menyebut Indonesia adalah negara konstitusional yang segalanya telah diatur konstitusi.
"Kita ini kan semuanya hidup di atas konstitusi. Ini kan ada konstitusi, enggak usah macam-macam lah," kata Moeldoko.
Ia pun mencibir aksi itu dengan meminta kader Demokrat menggelar aksi cap jempol darah tiap hari.
"Biar darahnya habis," katanya.
MA sendiri belum memutuskan hakim agung untuk mempersidangkan PK Moeldoko.
Pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai PK ini adalah upaya kelompok berkuasa mengganggu pihak yang bertentangan.
Konflik antara Demokrat dan Moeldoko sendiri terjadi sejak 2021 ketika sejumlah kader menggelar kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.
Dalam KLB itu, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Akan tetapi, AD/ART Demokrat kubu Moeldoko tidak diterima Kementerian Hukum dan HAM. Kepengurusan resmi Demokrat pun masih dipegang oleh AHY.
Meskipun demikian, Moeldoko tidak menyerah dan menggugat ke PTUN. Usai gugatan di PTUN ditolak, Moeldoko mengajukan PK ke MA.
Sementara itu, sebelumnya, Eks perwira TNI Ruslan Buton mengaku siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan untuk melawan upaya perebutan atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Ruslan Buton yang dipecat dari TNI AD karena melakukan pembunuhan di Sulawesi Tenggara pada 2017 lalu itu mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko dengan melakukan Peninjauan Kembali ke Mahmakah Agung (MA) atas AD/ART Partai Demokrat adalah bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi pengusa.
Selain itu, Ruslan Buton yang juga sempat divonis 7 bulan penjara karena meminta Jokowi mundur dalam video yang viral pada 2020 lalu, merasa upaya Moeldoko ini adalah salah satu cara menjegal pencapresan Anies Baswedan.
"Saya hormat dengan beliau, karena latar belakang dengan saya sama. Dan beliau adalah mantan pimpinan saya. Tetapi ketika beliau melakukan tindakan konyol di situ, arah kami berseberangan. Dan itulah yang mendorong saya untuk bergabung dengan Partai Demokrat," kata Ruslan Buton dalam tayangan di akun YouTube @nuli, yang dilihat Wartakotalive.com, Minggu (18/6/2023).
Ruslan Buton mengatakan dirinya tidak ingin melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
"Apa yang mereka lakukan, seolah-olah republik ini milik mereka sendiri, dan ini tidak bisa," katanya.
Apalagi menurut Ruslan sebelumnya semua yang diajukan Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat selalu ditolak oleh pengadilan.
Namun katanya jika penguasa memaksakan kehendaknya, Ruslan Buton mengaku siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan.
"Jika semua ini dipaksakan dan terjadi. Maka saya siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan, untuk menyelamatkan Partai Demokrat," kata Ruslan Buton.
Ia juga meminta semua kader Partai Demokrat bertahan melawan upaya Moeldoko, apapaun yang terjadi.
"Kita harus sepakat untuk bertahan menyelamatkan Partai Demokrat, apapun yang terjadi." ujarnya.
"Mahkamah Agung adalah lembaga hukum yang sangat independe, yang sangat paham apa yang harus dia lakukan. Yang dibutuhkan tanpa kompromi tanpa tekanan. Namun saya peringatKan bahwa ketika itu dipaksakan mendukung berpotensi membuat suatu kegaduhan," katanya.
Sebab kata Ruslan, dirinya dan semua kader Partai Demokrat akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan.
"Sebagai anak bangsa yang mencintai republik ini, maka kita wajib melawan ketidakadilan dan siap mati. Maka saya pastikan jika kezaliman terjadi atas apa yang diputuskan, maka sampai titik darah penghabisan kita bertahan," katanya.
Selain itu, Ruslan Buton juga mengingatkan dan meminta Moeldoko untuk segera mencabut permohonan peninjauan kembalinya ke Mahkamah Agung.
"Dan saya ingatkan untuk KSP Moeldoko, segera cabut permohonannya, sebelum Anda mempermalukan dirimu sendiri. Permohonan Anda tidak akan pernah dikabulkan, karena Hakim di Mahkamah Agung tadi akan berdiri di atas kebenaran," ujat Ruslan Buton.
Ruslan Buton adalah mantan perwira TNI AD, yang terakhir berpangkat Kapten Infanteri.
S: tribunnews
0 Comments